JAKARTA — Politikus PKB itu menyampaikan temuan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM. Berdasarkan perhitungannya, jumlah hari efektif sekolah dalam setahun setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester sekitar 205 hari.
Dengan asumsi biaya Rp15.000 per porsi dan jumlah penerima manfaat mencapai 72,4 juta orang, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan sekitar Rp222 triliun. Sementara dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027, anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercatat sebesar Rp232,5 triliun.
Dari Mana Selisih Rp10 Triliun Itu Berasal?
Zainul merinci hitungannya: 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi menghasilkan Rp3,075 juta per penerima manfaat. Angka itu kemudian dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, sehingga total kebutuhan mencapai Rp222 triliun.
"Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," kata Zainul dalam RDP tersebut, dikutip dari situs DPR, Jumat (18/9/2026).
"Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun," ujarnya.
Ruang Efisiensi untuk Dapur MBG di Wilayah 3T
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ruang efisiensi anggaran, Zainul menilai dana tersebut dapat dialihkan untuk mempercepat operasional dapur MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Saat ini terdapat sekitar 2.000 dapur layanan yang telah memasuki tahap seleksi namun belum beroperasi.
"Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T," tegasnya.
Ia menilai tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi program di daerah-daerah tersebut apabila anggaran memang tersedia. "Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," ujarnya.
Tata Kelola dan Pendataan Penerima Manfaat Jadi Catatan
Selain persoalan anggaran, Zainul menyoroti pentingnya tata kelola program MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan atau banyaknya penerima manfaat, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan dan penyaluran di lapangan.
Ia mengingatkan agar persoalan administrasi maupun pendataan tidak menghambat masyarakat yang berhak menerima manfaat program. Hal serupa, katanya, berlaku bagi hak-hak penerima dapur yang sudah menunggu kepastian dari BGN selama beberapa bulan.
"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional," pungkasnya.
Permintaan hitung ulang ini menambah daftar catatan DPR terhadap pelaksanaan MBG sepanjang 2026. BGN belum memberikan tanggapan resmi atas temuan selisih tersebut dalam pemberitaan ini.
