JAKARTA — Angka tersebut terungkap dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/8). Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen dari pagu. Secara persentase, serapan anggaran ini justru lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 41,7 persen, meskipun secara nominal turun dari Rp576,4 triliun.

Tambahan TKD Rp18,9 Triliun Disalurkan untuk Daerah dengan Fiskal Rendah

Untuk mengatasi perlambatan tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026. Dana segar ini dialokasikan secara spesifik kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan defisit anggaran tinggi.

"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi," ujar Tito di hadapan awak media.

Prioritas utama pemanfaatan dana tambahan ini diarahkan untuk menuntaskan kewajiban pembayaran gaji pegawai PPPK yang kerap menjadi beban fiskal tahunan pemda. Sebelumnya, sejumlah pemerintah kabupaten/kota sempat mengeluhkan ketimpangan antara gaji PPPK dan alokasi dari pusat.

Daerah Terdampak Bencana Jadi Prioritas Pemulihan Ekonomi

Selain untuk belanja pegawai, pemerintah pusat juga menjadikan daerah yang tengah dilanda bencana sebagai prioritas penerima tambahan TKD. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan fiskal dan pembangunan infrastruktur vital yang rusak.

Menurut Tito, penguatan fiskal daerah melalui instrumen TKD ini diharapkan mampu menggerakkan kembali roda perekonomian lokal pascabencana. "Pemerintah pusat mendorong penguatan fiskal daerah agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat," tegasnya.

Dengan skema ini, pemerintah berharap target belanja daerah hingga akhir tahun dapat tercapai optimal, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.