JAKARTA - Pengembangan energi hidrogen mulai mendapat perhatian serius dalam agenda transisi energi nasional.
Pemerintah menilai hidrogen memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih yang mampu mendukung ketahanan energi jangka panjang. Pendekatan kebijakan kini diarahkan untuk memastikan pemanfaatan hidrogen dapat berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Kebutuhan akan regulasi yang jelas menjadi faktor penting dalam pengembangan teknologi hidrogen. Tanpa kepastian aturan, investasi dan inovasi berpotensi berjalan lambat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah strategis melalui penyesuaian kebijakan yang sudah ada.
Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk sektor kelistrikan, tetapi juga bagi penguatan ekosistem ekonomi nasional. Hidrogen dipandang sebagai energi masa depan yang mampu menjawab tantangan lingkungan dan industri. Pemerintah ingin memastikan transisi ini berjalan secara realistis dan terukur.
Revisi Aturan Demi Kepastian Harga
Salah satu fokus utama kebijakan adalah revisi regulasi yang mengatur percepatan energi terbarukan. Revisi ini menempatkan kepastian harga sebagai elemen kunci dalam pemanfaatan hidrogen untuk pembangkit listrik. Tanpa standar harga yang jelas, pemanfaatan hidrogen dinilai sulit berkembang secara optimal.
“Kita sekarang sedang mengumpulkan exactly harganya gimana nih, gitu diaturnya. Paling enggak kalau kita ngatur harga listrik yang excess tadi. Jadi dikuncinya dari situ. Karena sekarang belum ada common harga yang muncul,” jelas Eniya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengaturan harga menjadi fondasi utama kebijakan. Pemerintah ingin memastikan mekanisme harga dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kepastian harga diharapkan mampu mendorong partisipasi industri dan investor. Dengan demikian, hidrogen dapat menjadi bagian penting dari bauran energi nasional.
Regulasi Khusus dan Skema Insentif
Selain revisi aturan yang ada, pemerintah juga menyiapkan regulasi baru yang lebih komprehensif. Regulasi ini dirancang untuk mengatur pengembangan hidrogen dan amonia secara lebih jelas. Tujuannya agar tantangan dekarbonisasi dapat dijawab melalui kebijakan yang kuat.
“Nah, Peraturan Pemerintah baru karena bisa enggak kalau ngatur insentifnya juga? Lalu bisa enggak kalau ngatur khusus hidrogen dan amonia itu menjawab tentang tantangan karbon tadi. Tidak hanya di level Permen saja tetapi bisa Peraturan Pemerintah. Seperti itu,” tutur Eniya.
Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan akan payung hukum yang lebih tinggi. Pemerintah ingin memastikan kebijakan berjalan efektif dan konsisten.
Insentif menjadi bagian penting dalam regulasi baru tersebut. Dengan insentif yang tepat, pengembangan hidrogen diharapkan lebih menarik secara ekonomi. Langkah ini juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor.
Ekosistem Hidrogen dan Hilirisasi Industri
Pengembangan hidrogen tidak dilepaskan dari pembentukan ekosistem industri yang terintegrasi. Pemerintah mendorong pemanfaatan hidrogen melalui hilirisasi industri agar memberikan nilai tambah ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat struktur industri nasional.
Melalui penguatan teknologi, hidrogen dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai bahan baku industri. Pemanfaatannya juga diarahkan untuk mendukung pembangkit dan bahan bakar alternatif. Strategi ini membuka ruang inovasi dalam berbagai sektor ekonomi.
“Juga kalau kita lihat dari sisi pemanfaatan hidrogen, bukan saja untuk keperluan bahan baku industri dan juga untuk pembangkit, tetapi ini juga sudah diarahkan bagaimana dengan teknologi yang ada ini bisa digunakan untuk bahan bakar,” jelas Yuliot. Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan yang semakin luas. Pemerintah melihat hidrogen sebagai solusi multi sektor.
Konsumsi Nasional dan Peluang Global
Konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun. Pemanfaatannya masih didominasi oleh sektor ketahanan pangan dan industri. Angka ini menunjukkan bahwa hidrogen sudah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Penggunaan terbesar tercatat pada pupuk urea sekitar 48 persen, amonia 4 persen, dan kilang minyak 2 persen untuk dekarbonisasi. Distribusi ini menggambarkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut. Pemerintah melihat peluang peningkatan pemanfaatan di sektor lain.
“Dengan tren adanya pengembangan pemanfaatan hidrogen sebagai bahan baku untuk industri dan juga untuk bahan bakar, ini kami saat ini melihat konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini sekitar 1,75 juta ton per tahun,” jelasnya. Pernyataan ini menegaskan posisi strategis hidrogen ke depan. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama hidrogen dunia.