JAKARTA - Industri transportasi daring di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pemerintah resmi menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur sektor ojek online. Langkah ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perjalanan ekosistem ekonomi digital nasional, terutama dalam memperkuat perlindungan bagi jutaan mitra pengemudi.
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menilai kebijakan ini bukan sekadar regulasi, melainkan peluang strategis untuk menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan transparan. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan mitra tetap menjadi prioritas utama.
Dukungan Penuh terhadap Perpres Ojek Online dan Prinsip Kemitraan yang Adil
Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, menyatakan bahwa langkah pemerintah dalam menyusun Perpres ojek online merupakan inisiatif penting bagi masa depan industri digital Indonesia. Menurutnya, kehadiran regulasi ini akan memperjelas hubungan kemitraan antara platform digital dan para mitra pengemudi.
“Kami memandang penyusunan Perpres ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ade dalam keterangan resminya pada Rabu, 29 Oktober 2025.
GoTo menilai, adanya regulasi yang adaptif akan membantu menghadirkan kepastian hukum dan keseimbangan peran antara pemerintah, perusahaan platform, serta mitra pengemudi. Dengan begitu, semua pihak bisa memperoleh manfaat secara berkeadilan dalam ekosistem transportasi daring yang terus berkembang pesat.
Langkah pemerintah ini juga dinilai akan menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja sektor digital. Hal tersebut sejalan dengan semangat kolaboratif yang selama ini dijunjung tinggi oleh GoTo dalam mengembangkan bisnis berbasis kemitraan.
Komitmen GoTo untuk Kesejahteraan Mitra Pengemudi di Tengah Transformasi Digital
Bagi GoTo, kesejahteraan mitra pengemudi selalu menjadi inti dari keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan perusahaan. Ade Mulya menegaskan bahwa GoTo berkomitmen memperkuat kesejahteraan mitra melalui berbagai program kolaboratif bersama pemerintah.
Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya memperluas jaminan perlindungan bagi pekerja ekonomi digital. Pemerintah menilai bahwa sektor ini memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu bentuk nyata komitmen GoTo adalah pelaksanaan program Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi. Program ini dijalankan pertama kalinya tahun ini bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai wujud penghargaan atas kontribusi mitra di lapangan.
“Inisiatif ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja mitra yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan,” jelas Ade. Ia menambahkan bahwa pemberian bonus tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi digital.
Selain itu, GoTo juga terus berupaya menjaga stabilitas pendapatan mitra melalui inovasi layanan dan sistem insentif yang kompetitif. Perusahaan memahami bahwa kesejahteraan pengemudi tidak hanya diukur dari jumlah perjalanan, tetapi juga dari kestabilan penghasilan harian.
Dalam strategi bisnisnya, GoTo menekankan pentingnya menjaga pendapatan total harian mitra, bukan sekadar penghasilan per trip. Pendekatan ini dilakukan dengan memperluas variasi layanan serta menghadirkan harga yang kompetitif agar permintaan pelanggan tetap tinggi di berbagai wilayah operasional.
Dengan strategi tersebut, mitra pengemudi dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan mereka secara konsisten. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya GoTo dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan.
Kolaborasi dengan Pemerintah untuk Perlindungan Sosial dan Keberlanjutan Ekosistem
Tidak berhenti pada peningkatan kesejahteraan, GoTo juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi mitra pengemudi. Perusahaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan model perlindungan sosial yang lebih inklusif.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang fleksibel dan berkelanjutan, mengingat karakteristik pekerjaan mitra ojek online berbeda dengan pekerja formal pada umumnya. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa sektor swasta dan pemerintah dapat berjalan beriringan dalam menciptakan keadilan sosial di era digital.
GoTo menilai pentingnya membangun mekanisme perlindungan jangka panjang yang dapat memberikan rasa aman bagi jutaan mitra di seluruh Indonesia. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga jaminan keselamatan kerja dan kesejahteraan keluarga.
Upaya kolaboratif tersebut juga diharapkan mampu menjadi model pengembangan kebijakan yang bisa diadaptasi oleh sektor digital lainnya. Dengan adanya regulasi yang jelas, hubungan antara perusahaan dan mitra akan semakin transparan dan profesional.
Ade menegaskan bahwa keseimbangan antara regulasi, inovasi, dan daya saing menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem digital yang sehat. “Kebijakan yang adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra serta memastikan keberlanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia,” tegasnya.
Melalui pendekatan yang berimbang, GoTo berharap pemerintah dapat menciptakan aturan yang tidak hanya melindungi mitra, tetapi juga mendorong ruang bagi inovasi teknologi agar terus tumbuh. Dengan begitu, industri transportasi daring Indonesia dapat berkembang tanpa kehilangan daya saing di pasar global.
Harapan dan Arah Masa Depan Transportasi Daring di Indonesia
Penyusunan Perpres ojek online ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi penguatan fondasi hukum dan sosial dalam industri transportasi daring. GoTo melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk menyelaraskan tujuan antara pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.
Regulasi yang transparan akan membantu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban mitra pengemudi serta perusahaan platform. Dengan adanya kepastian hukum, para mitra dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif karena memiliki perlindungan yang jelas dari pemerintah.
Sementara itu, perusahaan juga dapat lebih leluasa berinovasi tanpa khawatir melanggar ketentuan yang belum pasti. Keseimbangan ini menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
GoTo juga berharap agar kebijakan yang tertuang dalam Perpres dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pelaku usaha, regulator, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, potensi ekonomi digital Indonesia bisa dimaksimalkan untuk menciptakan pertumbuhan inklusif.
Ke depan, GoTo berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi digital nasional. Melalui berbagai inisiatif inovatif, perusahaan berupaya agar setiap mitra, pelanggan, dan pemangku kepentingan dapat tumbuh bersama dalam lingkungan yang adil dan berdaya saing.
Menatap Masa Depan: Sinergi Regulasi dan Inovasi untuk Keadilan Digital
Momentum penyusunan Perpres ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan pekerja sektor digital. Dengan dukungan aktif dari perusahaan seperti GoTo, diharapkan kebijakan ini akan menjadi acuan bagi pembentukan ekosistem digital yang lebih matang dan seimbang.
Industri transportasi daring kini berada di titik penting untuk menentukan arah perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci utama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh mitra pengemudi di Indonesia.
Melalui regulasi yang adaptif, inovasi teknologi yang terus berkembang, dan komitmen sosial yang kuat, Indonesia berpeluang menjadi contoh sukses dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang humanis. GoTo pun bertekad untuk terus berada di garis depan dalam mewujudkan visi tersebut.